BANGKALAN, memo.pagi.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangkalan ke-493, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten Bangkalan menggelar acara diskusi publik bertajuk “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Menuju Bangkalan Adil dan Bermartabat”.
Acara ini berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan pada hari Kamis, (17/10) yang melibatkan aparat penegak hukum dari pihak pemerintah setempat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama yang merupakan pemateri dalam acara ini.
Diskusi ini juga dihadiri dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis dan mahasiswa pemerhati hukum, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Media, akademisi serta segenap anggota Peradi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan semua lapisan masyarakat dalam menjaga integritas hukum di Kabupaten Bangkalan, serta menciptakan sistem peradilan yang adil dan bermartabat.
Dalam sambutannya, Ketua Peradi Bangkalan, Syamsul Arifin, menegaskan bahwa acara ini bertujuan untuk memformulasikan solusi nyata dalam meningkatkan sinergitas antar penegak hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
“Acara ini idak hanya sekedar forum diskusi, kami berharap ini juga menjadi langkah awal untuk menyepakati komitmen bersama dalam penegakan hukum yang adil dan bermartabat di Bangkalan,” ujar Syamsul sapaannya.
Hadir juga salah satu pemateri dalam acara, Bahtiar Pradinata selaku pengawas Peradi Bangkalan, ia menekankan, bahwa penting bagi Aparat Penegak Hukum (APH) di Bangkalan dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
Selain itu Bahtiar juga seorang Advokat atau pengacara, mengaku memiliki peran penting dalam mendampingi dan membela hak-hak klien baik yang masih berstatus sebagai saksi atau tersangka.
“Advokad ada bukan sebagai musuh daripada APH, melainkan mereka pada dasarnya mencari kebenaran yang hakiki dan membela hak hukum bagi pihak berperkara.” Kata Bahtiar menjelaskan.
Dalam diskusi yang berlangsung, beberapa poin penting yang dihasilkan terutama adalah menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan terbuka sehingga dapat menjamin keadilan bagi masyarakat.
Selain itu peran masyarakat, aktivis, LSM juga media sangat diperlukan dalam pengawasan kinerja penegak hukum.
Berikut poin dari hasil diskusi publik yang dapat disimpulkan:
- Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak lebih cepat dan akurat.
Masyarakat juga diharapkan terlibat dalam pengawasan proses hukum agar tercipta transparansi. - Salah satu poin yang dibahas juga adalah pentingnya edukasi hukum secara luas. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memiliki pemahaman hukum, sehingga dapat membantu dalam proses penegakan hukum yang lebih efektif. Program penyuluhan hukum secara berkala direncanakan akan diadakan untuk menambah pengetahuan hukum bagi masyarakat Bangkalan.
- Melalui diskusi ini, diharapkan aparat penegak hukum di Bangkalan dapat terus meningkatkan kerja sama dan mewujudkan peradilan yang lebih baik sesuai dengan tupoksinya, menuju Bangkalan yang adil dan bermartabat sesuai harapan bersama.
Diskusi juga menghasilkan rekomendasi dari setiap pemateri yang ada untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahap proses penegakan hukum di Bangkalan. Ini penting untuk memastikan kepercayaan masyaraka terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.
(Wie)