JEMBER, memo-pagi.com– Aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan terjadi di berbagai daerah terus menjadi perhatian publik.
Program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan pelajar, kini tidak hanya mendapatkan dukungan dari para pekerja dan relawan di lapangan, tetapi juga menuai berbagai masukan kritis dari kalangan masyarakat sipil.Di Kabupaten Jember, Sabtu (20/6/2026).
Mengatas namakan Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM)menggelar aksi damai dengan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Jember.
Mereka menyuarakan harapan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, mengingat program tersebut dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi banyak warga.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi bagian dari gelombang dukungan yang muncul sebagai respons atas sejumlah tuntutan dari berbagai kelompok yang meminta adanya evaluasi menyeluruh bahkan penghentian program karena berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Di tengah dinamika tersebut, sejumlah tokoh masyarakat memberikan pandangan yang lebih menekankan pada aspek perbaikan sistem. Salah satunya datang dari aktivis masyarakat Jember, Agus Mashudi, yang akrab disapa Agus MM.
Saat dikonfirmasi di tempat terpisah, Agus MM menegaskan bahwa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG seharusnya tidak diselesaikan melalui mobilisasi para pekerja maupun pemilik Sentra Penyediaan dan Pengolahan Gizi (SPPG) untuk melakukan aksi dukungan.
Menurutnya, fokus utama yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program agar tujuan mulia yang diharapkan pemerintah dapat tercapai secara maksimal.
Menurut Agus, setiap program besar yang melibatkan anggaran, sumber daya manusia, serta kepentingan masyarakat luas tentu membutuhkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.
Dengan demikian, berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan dapat segera diperbaiki tanpa harus mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
“Persoalan MBG seharusnya diselesaikan dengan evaluasi dan introspeksi terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pemilik SPPG. Perbaikan sistem dan tata kelola jauh lebih penting agar program ini berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujar Agus MM.
Ia menilai bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya dukungan yang ditunjukkan melalui aksi massa, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi pengelolaan, serta kemampuan seluruh pihak untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan.
Agus juga menekankan bahwa kritik dan masukan terhadap program pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Menurutnya, evaluasi bukan berarti menolak program, melainkan upaya untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, para peserta yang turun ke jalan mengaku memiliki kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka berharap Program MBG tetap berjalan karena keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang muncul di sekitar pelaksanaan program.
Perbedaan pandangan yang muncul menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis saat ini menjadi salah satu program yang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan.
Dukungan terhadap keberlanjutan program berjalan beriringan dengan tuntutan agar kualitas pelaksanaan terus ditingkatkan melalui evaluasi yang objektif dan transparan.
Pada akhirnya, substansi utama yang menjadi perhatian publik bukan sekadar soal dukungan atau penolakan, melainkan bagaimana Program Makan Bergizi Gratis dapat dijalankan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan tata kelola yang baik serta komitmen seluruh pihak untuk terus melakukan perbaikan, program ini diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing di masa depan. (dik)