JEMBER, memo-pagi.com — Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) kembali merencanakan pelaksanaan event budaya tahunan Arak-Arakan Pegon, sebuah tradisi khas masyarakat pesisir selatan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial budaya warga.
Kegiatan ini secara rutin digelar setiap tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, menjadi momentum penting yang tidak hanya sarat nilai tradisi, tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang signifikan.
Arak-Arakan Pegon bukan sekadar perayaan budaya, melainkan representasi identitas masyarakat pesisir selatan Jember yang diwariskan lintas generasi.
Dalam setiap pelaksanaannya, tradisi ini selalu mampu menghadirkan semangat kebersamaan, memperkuat nilai-nilai lokal, sekaligus menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun luar daerah.
Dampak ekonominya pun nyata, mulai dari peningkatan aktivitas UMKM, sektor kuliner, hingga jasa pariwisata yang turut menggeliat seiring berlangsungnya kegiatan tersebut.
Namun di tengah besarnya potensi dan manfaat yang dihasilkan, muncul keprihatinan terkait dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Harapan besar masyarakat agar festival ini terus berkembang justru dihadapkan pada kenyataan yang kurang menggembirakan.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, menyampaikan kamis kekecewaannya terhadap minimnya alokasi anggaran yang diberikan. Kamis (24/3/2026).
Ia menilai bahwa kegiatan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih serius dari pemerintah daerah.
“Kami sangat kecewa. Kegiatan yang begitu positif, yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus melestarikan budaya, justru tidak mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Candra menjelaskan bahwa pihak DPRD sebelumnya telah memperjuangkan agar Festival Pegon mendapatkan alokasi anggaran yang layak. Bahkan, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, telah disepakati dukungan dana sebesar Rp200 juta untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.
Namun realita di lapangan berbicara lain. Berdasarkan informasi yang diterima dari panitia penyelenggara, dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya sebesar Rp7 juta.
Angka ini dinilai sangat jauh dari kebutuhan ideal untuk menyelenggarakan sebuah event budaya berskala daerah yang memiliki potensi besar dalam mendongkrak sektor pariwisata.
“Faktanya, informasi dari panitia menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan hanya sebesar Rp7 juta. Ini tentu sangat memprihatinkan dan jauh dari komitmen yang telah disepakati sebelumnya,” tegas Candra.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.
Padahal, di tengah persaingan antar daerah dalam menarik kunjungan wisatawan, event budaya seperti Arak-Arakan Pegon seharusnya menjadi aset strategis yang perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Candra menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Jember untuk menginisiasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dinas terkait. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang klarifikasi sekaligus mencari solusi konkret atas persoalan tersebut.
“Kami akan mendorong dilaksanakannya RDPU agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka, transparan, dan menghasilkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah dinamika tersebut, masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat lebih peka dan responsif terhadap potensi besar yang dimiliki tradisi lokal.
Dukungan nyata, khususnya dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang memadai, menjadi kunci utama agar Arak-Arakan Pegon tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai ikon budaya dan pariwisata unggulan Kabupaten Jember.
Tradisi bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan investasi masa depan. Ketika budaya dirawat dengan sungguh-sungguh, maka bukan hanya identitas daerah yang terjaga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang ikut tumbuh dan berkembang. (dik)