SIDOARJO, memo-pagi.com – (28/08/2025) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKi) Jawa Timur menggelar kegiatan Diskusi Publik bertema “Jawa Timur Sedang Baik-Baik Saja” di Asmaya Ballroom, Hotel Premiere Place, Juanda Sidoarjo. Acara ini menghadirkan empat narasumber berkompeten, yakni Dr. Basa Alim Tualeka, Kunjung Wahyudi (Ketua FKKS Jawa Timur), Mat Mochtar (tokoh masyarakat Jawa Timur), serta Heru Satriyo (Ketua MAKi Jatim) yang sekaligus menjadi moderator.
Diskusi yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut turut dihadiri oleh Ketua KADIN Jawa Timur, Sutadi, tokoh masyarakat Surabaya, serta perwakilan BHS, Sonny Wibisono. Hadir pula sejumlah ketua LSM, ormas, aliansi masyarakat dan pemuda, serta puluhan insan pers yang setia mengikuti acara hingga selesai.
Dalam pembukaan, Heru Satriyo menegaskan bahwa kondisi Jawa Timur saat ini berada dalam keadaan kondusif. Ia menekankan pentingnya menolak hoaks, kekerasan, dan provokasi yang berpotensi merusak harmoni sosial.
Kunjung Wahyudi dalam materinya mengupas tuntas isu pungutan liar (pungli). Menurutnya, banyak narasi terkait pungli yang sebenarnya merupakan bentuk hoaks apabila tidak dipahami sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Dr. Basa Alim Tualeka memberikan perspektif filosofis mengenai pentingnya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah beragam tantangan yang ada.
Ketua KADIN Jawa Timur, Sutadi, menyampaikan dukungannya terhadap upaya menjaga kondusivitas di Jawa Timur. Ia menegaskan, situasi yang aman dan stabil menjadi kunci penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di provinsi ini.
Di penghujung acara, para peserta secara serentak menyuarakan slogan:
“Jawa Timur Damai, Aman, Nyaman, dan Sejahtera – Jawa Timur Bangkit Bersama Menuju Gerbang Baru Nusantara.”
Deklarasi ini menjadi simbol komitmen bersama untuk melawan isu-isu provokatif, hoaks, maupun narasi negatif yang dapat memecah belah persatuan masyarakat Jawa Timur.
Dengan penuh semangat, Heru Satriyo menutup diskusi dengan ajakan kuat: menjaga marwah dan kehormatan Provinsi Jawa Timur, mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai simbol tertinggi pemerintahan daerah, serta melawan segala bentuk provokasi yang mengancam persatuan. (dik)