BANGKALAN, memo-pagi.com – 26 Februari 2025, Proses perekrutan anggota Paskibraka Kabupaten Bangkalan tahun 2025 menuai kontroversi setelah adanya pungutan biaya tes kesehatan bagi calon peserta. Para wali murid mempertanyakan kebijakan ini yang dinilai tidak transparan dan memberatkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, calon peserta Paskibraka dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp40.000 untuk laki-laki dan Rp55.000 untuk perempuan. Perbedaan tarif ini menimbulkan pertanyaan, terutama karena tidak ada kebijakan seragam di seluruh fasilitas kesehatan yang digunakan dalam seleksi.
Saat dikonfirmasi pada 26 Februari 2025, Kepala Puskesmas Bangkalan, Dr. Anastasia Mulyadi, menjelaskan bahwa biaya tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tarif layanan kesehatan bagi pasien umum. “Beban biaya ini sesuai dengan Perda, yang dalam regulasinya memang mengatur biaya layanan bagi pasien umum,” ujarnya.
Namun, pernyataan ini justru memicu perdebatan baru, mengingat Paskibraka merupakan program resmi yang melibatkan pemerintah daerah. Para wali murid mempertanyakan mengapa tidak ada anggaran yang disiapkan untuk membiayai pemeriksaan kesehatan calon peserta, mengingat mereka mengikuti seleksi dalam rangka tugas negara. “Seharusnya pemerintah daerah menanggung biaya ini, karena Paskibraka bukan kegiatan individu, melainkan bagian dari upacara kenegaraan,” ujar salah satu orang tua peserta.
Selain itu, wali murid juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam mekanisme pembayaran. Beberapa peserta mengaku tidak menerima kwitansi resmi sebagai bukti administrasi atas pembayaran biaya tes kesehatan, sehingga menimbulkan dugaan adanya potensi penyalahgunaan kebijakan. “Kalau memang ada aturan yang mengharuskan pembayaran, seharusnya diberikan kwitansi resmi. Tapi kenyataannya, banyak yang hanya diminta bayar tanpa bukti,” keluh wali murid lainnya.
Kurangnya transparansi juga terlihat dari minimnya informasi yang diberikan pihak puskesmas terkait dasar penetapan tarif. Sejumlah wali murid mengaku tidak mendapat penjelasan rinci mengenai komponen biaya yang mereka bayarkan, baik terkait pemeriksaan maupun administrasi. “Kami tidak tahu apa saja yang sebenarnya diperiksa dalam tes kesehatan ini. Apakah ada standar pemeriksaan tertentu atau hanya sekadar formalitas? Pihak puskesmas juga tidak menjelaskan secara detail,” ujar seorang wali murid yang enggan disebut namanya.
Mereka juga menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan antar puskesmas dalam pelaksanaan tes kesehatan, yang berpotensi merugikan peserta tertentu. “Ada yang dikenakan biaya lebih tinggi di puskesmas tertentu, sementara di tempat lain lebih murah atau bahkan gratis. Ini membingungkan dan tidak adil,” tambah salah satu wali murid.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai polemik ini. Para wali murid berharap ada solusi yang lebih transparan dan adil agar calon anggota Paskibraka tidak terbebani biaya tambahan dalam proses seleksi.
(Wie)