Reses DPRD Jember, Candra Ary Fianto Bahas Tantangan Geopolitik Dunia dan Pengawasan Program MBG

JEMBER, memo-pagi.com – Momentum kegiatan reses masa persidangan menjadi ruang penting bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung suara rakyat sekaligus menyampaikan berbagai isu strategis yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, S.T., dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B, saat menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-1 Tahun 2026 di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh para konstituen dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen warga yang antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan wakil rakyatnya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat, penuh keakraban, sekaligus sarat dengan pembahasan isu-isu penting yang tidak hanya berdampak pada daerah, tetapi juga pada kondisi nasional.

Dalam kesempatan itu, Candra Ary Fianto menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika geopolitik global yang saat ini tengah memanas dan berpotensi memberi dampak terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa kondisi ekonomi dalam negeri tidak terlepas dari situasi dunia internasional.

Ia menjelaskan bahwa konflik dan ketegangan antarnegara, termasuk memanasnya hubungan antara beberapa negara besar serta konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi global. Situasi tersebut, lanjutnya, secara tidak langsung berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian nasional.

“Bangsa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketika negara-negara sahabat mengalami inflasi tinggi dan konflik geopolitik semakin memanas, dampaknya bisa merambat hingga ke stabilitas ekonomi dalam negeri,” ungkap Candra di hadapan para konstituennya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember itu juga memaparkan bahwa salah satu indikator yang terdampak adalah harga minyak dunia.

Dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga minyak ditetapkan pada kisaran 70 dolar per barel. Namun kondisi saat ini menunjukkan harga minyak dunia telah menyentuh 90 dolar per barel.

“Kenaikan harga minyak ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Setiap kenaikan 1 dolar harga minyak dapat menyebabkan defisit sekitar 10 triliun rupiah dalam APBN. Artinya, ketika harga minyak naik jauh dari asumsi awal, maka tekanan terhadap anggaran negara juga semakin besar,” jelasnya.

Tidak hanya itu, situasi geopolitik global juga berpengaruh terhadap iklim investasi.

Menurut Candra, sebagian investor kini mulai lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari melemahnya indeks harga saham dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang ikut terdampak.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik, namun perlu memahami situasi global tersebut agar dapat lebih bijak dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Selain membahas isu geopolitik, dalam kegiatan reses tersebut Candra Ary Fianto juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak.

Ia mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasi program tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat memiliki peran penting untuk ikut mengawasi agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan.

“Kita bersama masyarakat harus peduli dan sama-sama mengawasi jalannya program MBG. Program ini sangat baik untuk masa depan generasi bangsa, sehingga pelaksanaannya harus tepat sasaran dan transparan,” tegasnya.

Candra menekankan bahwa sikap kritis masyarakat terhadap program pemerintah bukanlah bentuk penolakan, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga agar kebijakan publik benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

“Kalau program itu baik dan berdampak positif, tentu kita semua harus mendukung. Namun jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, maka kita wajib mengawasi dan mengingatkan. Karena yang digunakan adalah uang pajak rakyat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Candra Ary Fianto berharap hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus terjalin erat.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memastikan berbagai kebijakan pembangunan berjalan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kegiatan reses ini pun menjadi bukti bahwa dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun daerah yang lebih kuat, sejahtera, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Pewarta : didik