Tinjau Gedung Samsat Bangkalan, Pj. Gubernur Dorong Pelayanan Publik

BANGKALAN, memo-pagi.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, melaksanakan tinjauan terhadap progress pembangunan Gedung Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangkalan pada hari Minggu (18/2).

Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Adhy turut memeriksa isi gedung, termasuk ruang pelayanan satu pintu, kantor, serta berbagai fasilitas penunjang seperti masjid, kantin, tempat cek fisik kendaraan, pos jaga, pagar, dan tempat parkir.

Adhy menekankan bahwa pembangunan gedung ini harus sejalan dengan peningkatan pelayanan publik yang disediakan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan.

“Pembangunan ini sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk meningkatkan fasilitas prasarana pelayanan publik guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Meskipun demikian, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan beberapa catatan kecil terkait penyempurnaan Gedung Kantor Bersama Samsat Bangkalan. Gedung ini dibangun dengan menggunakan APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp12,456 miliar.

“Beberapa hal yang masih kurang termasuk meubeler, komputer, dan peralatan lainnya. Ini akan kita anggarkan pada DIPA berikutnya,” tambahnya.

Adhy juga menekankan pentingnya memiliki interior yang modern dan nyaman serta mendorong modernisasi sistem pelayanan berbasis digital.

“Termasuk digitalisasi arsip sehingga tidak memerlukan ruangan yang luas untuk penyimpanan arsip,” tambahnya.

Selain itu, Pj. Gubernur Adhy mengingatkan pengelola Gedung Kantor Bersama Samsat Bangkalan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada guna mencari sektor pendapatan baru, seperti auditorium yang dapat disewakan untuk menambah pendapatan.

Dengan perubahan pembagian hasil pendapatan pajak yang akan terjadi pada tahun 2025, Adhy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemprov untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam penutupannya, Pj. Gubernur Adhy juga mendorong pemkab/pemkot untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber lainnya, termasuk retribusi, dengan tujuan untuk meningkatkan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
(Wie)