JEMBER, memo-pagi.com -Permasalahan kemiskinan ekstrem yang berakar di kawasan pinggiran hutan dan perkebunan kembali menjadi sorotan serius dalam forum Kompas.com Talks yang digelar di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Provinsi Jawa Timur. Senin (13/4/2026).
Mengangkat tema “Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Siapa yang Bertanggung Jawab?”, diskusi ini tidak hanya menjadi ruang refleksi, tetapi juga panggung penting untuk merumuskan langkah nyata dalam menjawab persoalan struktural yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Hadir sebagai narasumber kunci, Bupati Jember, Muhammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait, secara lugas mengurai kompleksitas kemiskinan di wilayahnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember menunjukkan progres yang cukup signifikan, persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam satu dekade terakhir.
Fokus perhatian saat ini tertuju pada masyarakat yang hidup di wilayah sabuk hijau—yakni kawasan yang berbatasan langsung dengan lahan milik dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, yaitu PTPN dan Perum Perhutani.
Di wilayah inilah, paradoks kemiskinan tampak nyata, masyarakat hidup berdampingan dengan lahan produktif, namun belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan aset negara tersebut.
Dalam pandangannya, Gus Fawait menekankan pentingnya kehadiran BUMN tidak hanya sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat sekitar.
Hal ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029.
“Kita memiliki dua BUMN besar di Jember. Sudah seharusnya keberadaan mereka mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurai kemiskinan, khususnya di wilayah pinggiran perkebunan dan hutan. Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama menuju nol persen kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, Gus Fawait mendorong optimalisasi program Hutan Sosial. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare lahan yang berpotensi untuk dikelola secara legal oleh masyarakat.
Program ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, terutama bagi mereka yang masuk dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya prioritas bagi warga pinggir hutan dalam mendapatkan hak kelola tersebut.
Dengan pendekatan yang tepat sasaran, kebijakan ini diyakini mampu menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan sosial yang selama ini terjadi.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada keberadaan lahan-lahan tidur milik PTPN, baik di kawasan perkebunan maupun di wilayah perkotaan.
Gus Fawait mendorong agar pengelolaan lahan tersebut dapat melibatkan pihak ketiga dengan kewajiban menyerap tenaga kerja lokal.
Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar.
Di wilayah perkotaan, pemanfaatan lahan PTPN juga diusulkan untuk mendukung tumbuhnya sektor ekonomi informal.
Strategi ini dinilai penting untuk mencegah masyarakat rentan terjerumus lebih dalam ke jurang kemiskinan, sekaligus menciptakan ruang ekonomi baru yang inklusif.
Menggambarkan kondisi riil di lapangan, Gus Fawait menuturkan bahwa kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas pahit yang dihadapi ribuan keluarga setiap hari.
Ia menyebut, terdapat sekitar 90 ribu Kepala Keluarga di Jember yang masih berada dalam kategori desil 1—kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Mereka hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, di mana penghasilan hari ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan hari itu juga. Ini adalah potret nyata yang tidak boleh kita abaikan,” ungkapnya dengan penuh keprihatinan.
Meski Kabupaten Jember mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan penurunan angka kemiskinan tercepat kedua di Jawa Timur dan tercepat di kawasan Tapal Kuda, Gus Fawait mengaku belum merasa puas.
Baginya, keberhasilan tersebut belum berarti jika masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Di penghujung forum, ia juga menyoroti minimnya pelibatan Pemerintah Kabupaten dalam koordinasi pengelolaan program hutan sosial yang selama ini lebih banyak ditangani oleh pemerintah pusat.
Ia berharap ke depan, Kementerian Kehutanan dan Perhutani dapat menjalin koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, data kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus menjadi rujukan utama dalam penentuan kebijakan, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan berdampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Forum ini pun menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan bukanlah tanggung jawab satu pihak semata, melainkan hasil dari kompleksitas yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah, BUMN, akademisi, hingga masyarakat sipil harus berjalan beriringan dalam satu visi: menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada masyarakat kecil, harapan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Jember bukanlah sekadar wacana, melainkan tujuan yang perlahan namun pasti dapat diwujudkan. (dik)