JEMBER, memo-pagi.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Gerindra, Drs. H. Satib, S.Mi., menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Jember, Senin (27/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanganan banjir.
Reses yang dihadiri Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta relawan lingkungan itu berlangsung interaktif.
Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi agar dapat diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Drs. H. Satib menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sebelum dibawa ke forum pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Saya datang ke sini untuk mendengarkan langsung berbagai informasi, masukan, dan persoalan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan perjuangan saya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar Satib.
Salah satu warga mempertanyakan mekanisme penyampaian pengaduan apabila menemukan proyek pembangunan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau kami menemukan pekerjaan yang tidak sesuai aturan, harus melapor ke mana? Kami berharap ada nomor atau saluran komunikasi yang bisa dihubungi masyarakat,” katanya.
Selain itu, warga juga mengangkat persoalan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyampaikan bahwa dari tiga Taman Kanak-kanak (TK) di wilayah tersebut, masih terdapat satu sekolah yang hingga kini belum menerima manfaat program MBG meskipun telah beberapa kali diajukan.
Warga berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian agar seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama dalam program nasional tersebut.
Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan jalan lingkungan yang telah direalisasikan melalui perjuangan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Alhamdulillah jalan yang dulu becek sekarang sudah bagus. Kami sangat bersyukur atas perhatian yang diberikan dan berharap Bapak terus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar salah seorang warga.
Aspirasi lain datang dari warga RW 27 yang mengusulkan normalisasi dan pelebaran saluran sungai untuk mengurangi banjir saat musim hujan.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan paving di area pemakaman umum agar akses menuju lokasi lebih nyaman.
Persoalan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Seorang relawan bank sampah menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya keterbatasan sarana, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Ia mengaku masih sering menemukan pembuangan sampah liar di kawasan sekitar permukiman meski telah dilakukan sosialisasi dan pemasangan papan larangan.
“Kami berharap ada dukungan berupa fasilitas pengangkutan sampah, tempat pemilahan sampah organik dan anorganik, serta penguatan bank sampah agar pengelolaan sampah masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Drs. H. Satib menegaskan akan memperjuangkan seluruh usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, beberapa persoalan memang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Namun pihaknya akan tetap melakukan koordinasi agar setiap aspirasi masyarakat mendapatkan solusi.
“Kalau sungai dan tanggul itu menjadi kewenangan provinsi, Insyaallah akan saya usulkan. Semua aspirasi akan kami pelajari terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Satib juga menjelaskan bahwa pengajuan program penanganan kawasan kumuh harus mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kawasan Kumuh yang diterbitkan pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan telah mengusulkan anggaran sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah yang telah memenuhi persyaratan.
Terkait persoalan sampah, ia mengajak masyarakat membangun budaya memilah sampah sejak dari rumah karena sampah memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik melalui bank sampah.
“Pisahkan sampah organik dan anorganik. Tidak perlu tempat sampah yang mahal. Yang penting masyarakat mulai membiasakan memilah sampah karena sampah juga bisa menjadi tambahan penghasilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan bantuan kendaraan roda tiga untuk mendukung operasional pengangkutan sampah. Ke depan, bantuan serupa akan diupayakan bagi kelompok bank sampah yang memenuhi persyaratan.
Dalam kesempatan itu, Ketua RW yang mewakili RW 23 hingga RW 29 menyampaikan apresiasi atas berbagai program pembangunan yang telah masuk ke wilayah mereka sejak tahun 2022 dengan nilai hampir Rp1 miliar. Meski demikian, warga masih berharap adanya pembangunan saluran air sepanjang sekitar 350 meter di RW 28 untuk mengatasi banjir yang hingga kini belum tertangani.
Menutup kegiatan reses, Drs. H. Satib mengajak masyarakat terus menjalin komunikasi dengan dirinya maupun tim yang telah dibentuk agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.
“Silakan terus berkomunikasi dengan kami. Tim kami siap menerima aspirasi masyarakat setiap hari. Saya ingin benar-benar menjadi wakil rakyat yang hadir, mendengar, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses ini, berbagai aspirasi masyarakat mulai dari pengelolaan sampah, pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur lingkungan, hingga penanganan banjir diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. (dik)