BANGKALAN, memo-pagi.com – Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Dr. Arief M. Edie, M.Si., menghadiri kunjungan kerja (kunker) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Kamis (28/11/2024). Acara ini juga dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Timur, perwakilan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, yang memimpin langsung jalannya kunjungan kerja, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi, meninjau penyerapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan, serta mengidentifikasi potensi ekonomi yang menjadi penopang perekonomian nasional di Jawa Timur.
“Kami ingin memahami sejauh mana proses penyerapan dana pembangunan dari APBN 2024, khususnya terkait transfer dana ke daerah. Selain itu, kami juga meninjau penyerapan Pendapatan Kena Pajak (PKB) di Jawa Timur, termasuk kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Melalui kunjungan ini, diharapkan kami dapat memberikan solusi yang konkret,” jelas Wihadi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran kredit perbankan dalam mendorong pengembangan dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja ini dinilai krusial karena akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Bangkalan, Dr. Arief M. Edie, memanfaatkan forum untuk menyampaikan aspirasi terkait alokasi dana Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan jalan di Bangkalan.
“Yang ingin kami sampaikan adalah terkait anggaran Inpres untuk pembangunan jalan. Alokasi awalnya sekitar 10 kilometer lebih, namun setelah proses lelang, berkurang menjadi 4 kilometer lebih. Hingga saat ini, belum ada realisasi. Kami berharap jalan Arosbaya-Campor dan Tanah Merah-Kombangan dapat segera direalisasikan,” ungkapnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan APBN untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. (Wie)