JEMBER, memo-pagi.com – Di tengah seruan efisiensi dari pemerintah pusat, DPRD Jember kembali menyoroti pos belanja yang dinilai tidak mendesak.
Setelah stiker bantuan sosial, kini giliran anggaran pencetakan banner senilai Rp4,46 miliar milik Dinas Komunikasi dan Informatika yang jadi sorotan.Anggaran fantastis itu terungkap dalam rapat penyelarasan KUA-PPAS pekan lalu.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, fraksi PDI-P secara tegas meminta Pemkab Jember mengalihkan dana tersebut ke program yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran Rp4,46 miliar terlalu besar kalau hanya untuk produksi banner. Kami minta dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Candra, Selasa (26/8/2026).
Menurutnya, di saat banyak warga masih bergulat dengan kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, belanja atribut visual seperti banner seharusnya bisa ditekan.
Candra juga menyayangkan jika daerah justru berjalan berlawanan dengan kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat.“Yang pusat melakukan efisiensi, kok yang di daerah justru sebaliknya. Kan lucu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemasangan banner secara berlebihan tidak hanya membebani APBD, tetapi juga berpotensi mengganggu estetika ruang publik dan kawasan wisata di Jember.
Politisi fraksi PDI-P itu meminta Pemkab segera meninjau ulang seluruh belanja yang tidak mendesak. Baginya, setiap rupiah APBD adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Anggaran daerah semestinya diprioritaskan untuk pelayanan publik dan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sorotan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Komisi D DPRD Jember juga mempertanyakan anggaran miliaran rupiah untuk pencetakan stiker penanda penerima bantuan sosial.
Bagi DPRD, evaluasi bukan berarti menolak sosialisasi. Tetapi bagaimana caranya agar pesan pemerintah sampai ke masyarakat tanpa harus mengorbankan program yang lebih vital.
Karena pada akhirnya, banner akan usang dan diturunkan. Tapi jalan yang diperbaiki, sekolah yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai — itulah yang akan dikenang warga sebagai bukti kehadiran negara. (dik)